BKF Gelar Diskusi Publik Bahas APBN 2021

Jakarta (13/10):  Undang-Undang APBN tahun 2021 telah ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR RI. Dalam rangka mengupas tuntas arah kebijakan fiskal dalam APBN 2021, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggelar talkshow interaktif “Bincang APBN 2021” dengan tema “Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi Ekonomi” yang menghadirkan Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Ubaidi Socheh Hamidi dan Ekonom Chatib Basri sebagai pemapar utama. Selain dua pembicara prominen tersebut, hadir Presiden Bukalapak Teddy Oetomo, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro, Head of Content Geolive Cania Citta Irlanie, dan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang turut memberikan pandangan. Acara ini dipandu oleh Brigita Manohara (Presenter TV One) dan ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube BKF Kemenkeu.

Pada kesempatannya, Ubaidi menjelaskan 3 hal penting terkait APBN, yakni pandemi Covid-19 dan perekonomian Indonesia 2021, dinamika APBN di masa pandemi dan arah kebijakan fiskal 2021. Ubaidi menyampaikan bahwa Covid-19 akan menjadi risiko terbesar di dalam pelaksanaan APBN 2021 karena pandemi masih terus meningkat pada level global dengan total kasus kumulatif yang tinggi. Vaksin saat ini masih dikembangkan secara global, namun tetap hati-hati dengan kompleksitas prosesnya. Oleh karena itu, risiko ekonomi masih akan tetap tinggi, karena kondisi saat ini masih diliputi ketidakpastian. 

“Beberapa item yang perlu jadi perhatian kita pada 2021 antara lain inflasi tetap terjaga, harga komoditas dalam tren meningkat, pasar keuangan membaik secara berharap, perdagangan Internasional masih sangat tergantung kondisi pandemi, kemudian kebijakan ekonomi global diperkirakan masih akomodatif baik fiskal maupun moneter,” ujar Ubaidi.

Dengan tema APBN 2021 yaitu mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, pemerintah telah menyiapkan kebijakan strategis pada APBN 2021, antara lain: (1) anggaran pendidikan Rp 550,5 Triliiun untuk penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru; (2) anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 Triliun untuk mengakselerasi pemulihan kesehatan akibat Covid-19 dan mempersiapkan Health Security Preaparedness; (3) Rp421,7 Triliun untuk mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap; (4) Rp413,8 Triliun untuk penyediaan infrastruktur layanan dasar, peningkatan konektivitas; (5) anggaran ketahanan pangan Rp104,2 Triliun; (6) anggaran pariwisata Rp15,7 Triliun untuk mendorong pemulihan di sektor pariwisata dengan fokus 5 kawasan; dan (7) anggaran bidang ICT Rp 29,6 Triliun untuk mengoptimalisasi pemanfaatan ICT untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Terkait tantangan ekonomi tahun 2021, Chatib sepakat dengan pemerintah bahwa fiskal stimulus harus digunakan sebagai sebuah  jump start seperti Bantuan Langsung Tunai untuk kelas bawah dan insentif pajak pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut Chatib, fiskal kita harus ekspansi di tahun 2021, namun yang jadi masalah adalah spending ability karena ada isu koordinasi, desain program, dan data.

“Jadi dalam kondisi seperti ini, cari yang bisa di-spend yang paling efektif mana, yang saya lihat adalah bantuan sosial terutama bantuan langsung tunai, fokus ke sana sambil diperbaiki yang lain,” kata Chatib. (cs)