Perlindungan Sosial Bantu Cegah 1,3 Juta Anak Jatuh ke Garis Kemiskinan

Jakarta (17/03):  Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik dan global. Pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh anak-anak dan remaja yang terjadi akibat perubahan aktivitas ekonomi, penurunan pendapatan rumah tangga, dan ketidakmampuan untuk meningkatkan status ekonomi rumah tangga. Pemerintah terus bekerja keras mengurangi dampak pandemi terhadap tingkat kemiskinan dan kerentanan anak agar tidak naik lebih tinggi. Namun, pandemi memiliki potensi dampak dalam jangka panjang apabila penduduk usia anak mengalami penurunan kualitas pendidikan dan kesehatan di tengah pandemi. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berkolaborasi dengan UNICEF telah melakukan Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan Anak. Dalam rangka diseminasi kajian tersebut, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan UNICEF menyelenggarakan webinar dengan tema "COVID-19: Fiscal Policy Impact on Child Poverty".

Kepala PKEM Hidayat Amir menjelaskan bahwa dalam rangka melanjutkan reformasi untuk transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju, Indonesia perlu melakukan penguatan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk penduduk usia anak, sebab investasi pada anak merupakan strategi paling cost-effective untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, menurut kajian yang berjudul Impact of COVID-19 on Child Poverty and Mobility in Indonesia, guncangan akibat pandemi COVID-19 berdampak pada masyarakat di semua kelompok umur, tetapi anak dan remaja menanggung beban yang secara khusus lebih berat karena penurunan pendapatan rumah tangga dan kesulitan yang dialami keluarga untuk meningkatkan status ekonominya. Sebanyak 33% populasi Indonesia adalah anak berusia di bawah 18 tahun, namun mereka menyumbang hampir 40% penduduk miskin baru pada tahun 2020 akibat pandemi.

“Analisis tersebut menunjukkan pentingnya perluasan ruang fiskal untuk perlindungan sosial yang berfokus pada anak di tahun 2021 dan seterusnya untuk mengentaskan kemiskinan anak di seluruh negeri. Ini juga merupakan peluang untuk memanfaatkan dividen demografis Indonesia dan sejalan dengan prioritas Presiden untuk berinvestasi di bidang sumber daya manusia,” ujar Amir.

Kajian tersebut menunjukkan bahwa perluasan darurat program-program bantuan sosial yang berfokus pada anak, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan pangan Kartu Sembako, turut mencegah 1,3 juta anak jatuh miskin akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Apabila program-program tersebut dihentikan, akan berpotensi meningkatkan kemiskinan dan menyebabkan sekitar 2,1 juta anak di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021.

Deputi Perwakilan UNICEF Robert Gass menyampaikan bahwa sekarang adalah waktunya untuk mengembangkan visi jangka panjang untuk perlindungan sosial, sejalan dengan mandat presiden untuk mereformasi program perlindungan sosial. Menurutnya, program perlindungan sosial yang berfokus pada anak perlu diperluas dan ditingkatkan agar semua anak dapat dijangkau pada masa krisis. (cs)